Tetapkan UMP 2019 Rp 3,94 Juta



Tetapkan UMP 2019 Rp 3,94 Juta. Pemprov telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 3,94 juta. Namun, buruh kecewa karena angka tersebut dinilai masih belum pas untuk kelayakan hidup di Jakarta.
Plh Gubernur DKI Jakarta Saefullah meminta, agar semua pihak utamanya buruh dapat menerima keputusan tersebut. Sebab, angka yang telah ditetapkan merupakan hasil dari koordinasi berbagai pihak. Pihaknya juga telah menggelar rapat Dewan Pengupahan yang dihadiri oleh Tripartit, yakni unsur pemerintah, buruh, dan pengusaha.
“Ini pertimbangan yang bolak-balik diperhatikan dengan memperhatikan semua masukan-masukan. Asisten Perekonomian dan Kepala Dinas, sudah memberikan analisanya. Pergubnya sudah diteken jadi sifatnya sudah mengikat,” ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.
Melihat kemungkinan adanya penolakan dari beberapa pihak, Saefullah meminta agar para buruh dapat kondusif dan tidak melakukan demo. Pasalnya, angka yang ditetapkan merupakan hasil dari kesepakatan semua pihak.
“Saya berharap (demo) tidak ada lah, kan ini keputusan bersama. Saya rasa lebih baik kita bekerja, untuk kesejahteraan yang akan datang perlahan-lahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, bahwa mewakili buruh Indonesia dirinya menolak penetapan UMP dan UMK sesuai dengan PP 78/2015. Karena hal itu dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
“Apabila Gubernur DKI tetap menggunakan PP 78/2015, maka KSPI dan buruh Jakarta akan menolak dan melakukan langkah-langkah organisasi guna melakukan perlawanan atas kebijakan tersebut,” tegas Iqbal

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mengenang Dokter Ibnu Hantoro

Image
Mengenang Dokter Ibnu Hantoro. Rasa duka atas tragedi jatuhnya pesawat Lion Air di Karawang, Jawa Barat, juga dialami sivitas akademika Universitas Indonesia (UI). Baru lulus dari Fakultas Kedokteran UI, dr. Ibnu Hantoro SpPD, menjadi salah satu korban dari jatuhnya pesawat berjenis Boeing 737 Max 8 itu. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, dosen pembimbing Ibnu, mengenangnya sebagai sosok yang baik dan rajin. “Sampai pagi ini korban belum ditemukan. Beliau baru saja lulus sebagai seorang internist dari FKUI. Saya kebetulan menjadi pembimbing beliau,” kata dr. Ari Ari menceritakan, Ibnu menghasilkan dua artikel final paper yang terpublikasi di jurnal internasional terindeks di Pubmed : Acta Medica Indonesiana dan Journal Health and Quality of Life Outcomes (Grup BioMed Central). Penelitian Ibnu mengenai evaluasi kualitas hidup pasien-pasien dispepsia fungsional. Prestasi dan Penelitian Ibnu Penelitia
Read more

Menhub Dinilai Sudah Tepat Pecat Dirtektur Lion Air

Image
Menhub Dinilai Sudah Tepat Pecat Dirtektur Lion Air. Pengamat transportasi Alvin Lee menilai langkah yang diambil oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan memecat Direktur Teknik Lion Air Muhammad Asif sudah tepat. Pasalnya alasaan Budi mencopot direktur teknik agar memudahkan proses penyelidikan. “Saya yakin tindakan itu diambil setelah Kemenhub maupun KNKT melakukan pemeriksaan untuk dokumen-dokumen melakukan wawancara terkait dengan diizinkannya pesawat itu untuk terbang,” kata Alvin. Menurut Alvin, memebebastugaskan Muhammad Asif, selain memfasilitasi pemeriksaan juga dinilai telah cukup. Terlebih Dirjen Perhubungan Udara telah mengeluarkan edaran terhadap maskapai yang mengoperasikan Boeing 737 Max 8 untuk kembali melakukan pemeriksaan kelayakan udara. “Sebab, mau melangkah lebih jauh lagi belum ada dasar hukumnya landasanya blackbox baru separu diketemukan dan belum ketahuan apa ada yang tidak beres,” tutur Alvin.
Read more

Korupsi Suap DPRD Kalteng

Image
Korupsi Suap DPRD Kalteng. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘menyembunyikan’ (menolak mengungkap, Red) inisiator suap terhadap empat oknum anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Informasi mengenai inisiatif suap tersebut baru akan diungkap saat persidangan. “Bahwa ada yang berinisiatif menemui itu, baru bisa kami sampaikan kronologisnya di persidangan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah Febri hanya memastikan, pertemuan transaksi penyuapan itu bermula dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kalteng. Sementara itu, sejak penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait dugaan suap tersebut, KPK baru memeriksa satu tersangka, yakni Punding LH Bangkan. Legislator yang sebelumnya menjabat Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng itu diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Teguh Dudy Syamsuri Zaldy (TD). Dalam pemeriksaan tersebut, KPK belum mengungkap detail pemeriksaan. Namun, materi p
Read more